Wakil Bupati Samosir Sampaikan Nota Pengantar Perubahan KUA PPAS P-APBD 2023

SAMOSIR-Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang menyampaikan Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasib Simbolon didampingi Pantas M. Sinaga yang juga dihadiri Forkopimda Samosir, Asisten III Waston Simbolon, staf ahli Bupati serta pimpinan OPD Samosir, Sabtu (05/08/2023).

Baca juga: Ditandai Penandatanganan Bersama, Rancana Peraturan Daerah Pertanggung Jawaban APBD T.A 2021 Setujui DPRD Samosir

Wakil Bupati Samosir mengatakan, perubahan KUA PPAS disampaikan dalam upaya penyesuaian atas pendapatan daerah, penajaman program dan kegiatan yang dimuat dalam belanja Daerah serta penyesuaian pembiayaan daerah  yang telah disesuaikan dengan audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022.

“Berbagai penyempurnaan atas agenda penting yang akan disesuaikan adalah perubahan kebijakan, strategi, prioritas program serta kegiatan yang ditujukan pada proses penanganan berbagai isu strategis guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Baca juga: Gerakan Kelompok Dukung Ganjar Pranowo Presiden Makin Moncer

Diharapkan rencana target indikator makro yang menjadi ukuran pencapaian pembangunan Kabupaten Samosir pada tahun 2023 akan dapat terwujud sesuai target RPJMD 2021-2026 dengan rincian pertumbuhan ekonomi sebesar 5, 8 %, angka kemiskinan adalah sebesar 11, 67 %, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1, 16%, gini rasio sebesar 0, 298 poin dan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 70, 73%.

Untuk mencapai target indikator makro tersebut, Wakil Bupati Samosir menyampaikan pokok-pokok perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2023 yaitu kebijakan pendapatan daerah pada P-APBD tahun 2023 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 876.723.343.252, - menjadi Rp. 886.514.443.574, - bertambah sebesar 9.791.100.332, - terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 83.543.359.252 menjadi Rp. 75.543.359.252, - atau berkurang sebesar Rp. 8.000.000.000, -. Pendapatan Transfer yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah ditargetkan Rp. 793.179.984.000, - menjadi Rp. 803.068.541.714, - bertambah sebesar Rp. 9.888.557.714, -.

Baca juga: Emmeril Kahn Mumtadz

Kebijakan Belanja daerah tahun 2023 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 892.723.343.252, - menjadi Rp. 954.978.645.250, - bertambah sebesar Rp. 62.255.301.998, -. Penambahan belanja tersebut merupakan pengalokasian sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022 yang bersumber dari dana fisik, Silpa JKN, Silpa biaya retensi (Pemeliharaan) dan kontruksi dalam pekerjaan serta belanja yang bersumber dari pendapatan Transfer antar daerah.

Kebijakan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah anggaran 2023 bersumber dari sisa lebih perhitungan (Silpa) tahun 2022 yang semula ditargetkan sebesar Rp. 21.000.000.000, - menjadi Rp. 68.464.201.676, - bertambah sebesar Rp. 47.464.201.676, - sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah semula ditargetkan sebesar Rp. 5.000.000.000, - menjadi Rp. 0 setelah perubahan.

Baca juga: Tony Rosyid: Siapa Pasangan Ideal Anies?

Martua Sitanggang juga meminta DPRD Kabupaten Samosir untuk memberikan saran dan masukan pada Rapat Badan Anggaran. "Kami berharap kerjasama yang baik dan komitmen kita bersama untuk melaksanakan seluruh tahapan dengan baik sehingga rancangan perubahan KUA PPAS dapat disepakati dengan tepat waktu untuk pembangunan, pelayanan kemasyarakatan demi mewujudkan perubahan Kabupaten Samosir negeri indah kepingan surga titik awal peradaban Batak kearah yang lebih baik" tutup Martua mengakhiri.